Ternyata Undak-Usuk Basa Bukan Asli Sunda?

Priangan atau Parahyangan adalah sebuah wilayah budaya dan pegunungan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kawasan berbudaya Jawa di sebelah timur, sehingga sejak dahulu menjadi ruang percampuran antara budaya Sunda dan Jawa.

Awal Mula dan Perubahan Politik

Pada mulanya, wilayah Priangan hanya terdiri dari dua daerah yang berdiri sendiri, yakni Sumedang dan Galuh. Namun, pada tahun 1595, Kerajaan Galuh ditaklukkan oleh Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Ketika tampuk kekuasaan beralih kepada Sultan Agung, Sumedang pun menyerahkan diri kepada Mataram.

Pasca pemberontakan yang dipimpin oleh Dipati Ukur, Sultan Agung mengeluarkan piagam yang menyatakan bahwa wilayah Priangan (di luar Galuh) terdiri dari Sumedang, Sukapura, Bandung, dan Parakan Muncang. Pada masa itu, Kerajaan Sumedanglarang yang telah berhasil menguasai Tatar Sunda juga berada di bawah kekuasaan Mataram.

Tunduknya Sumedang kepada Mataram disebabkan oleh dua hal utama:

1. Adanya kesepakatan koalisi menghadapi kekuatan dari Banten, Belanda, dan Cirebon.
2. Penyerahan tanpa perlawanan oleh Suryadiwangsa, putra Geusan Ulun dan Harisbaya, yang kala itu berkaitan erat dengan dinamika politik di Madura.

Kekuatan Mataram di wilayah Sunda semakin kokoh setelah pada tahun 1620, Raden Suryadiwangsa (penguasa Sumedanglarang setelah Geusan Ulun) datang langsung ke Mataram untuk menyatakan kesetiaan kepada Sultan Agung. Ia lebih memilih menyerah daripada harus menghadapi kemungkinan penyerangan dari Mataram.

Dampak Sosial dan Perubahan Sistem Produksi

Salah satu dampak dari dominasi Mataram atas Tatar Sunda adalah perubahan pola produksi masyarakat. Sebelumnya, masyarakat Sunda hidup dengan pola berladang (huma) yang berpindah-pindah dan berbasis gotong royong dalam sistem sosial egaliter. Namun, Mataram memperkenalkan sistem sawah menetap, yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial.

Perubahan pola produksi ini turut membentuk hierarki sosial yang lebih tegas, menggantikan pola egaliter yang telah lama hidup dalam masyarakat Sunda. Hierarki sosial tersebut kemudian terwujud tidak hanya dalam struktur kekuasaan, tapi juga dalam penggunaan bahasa.

Lahirnya Undak-Usuk Basa

Sebelum pengaruh Mataram masuk, bahasa Sunda tidak mengenal tingkatan atau stratifikasi. Baik rakyat biasa (cacah) maupun kalangan bangsawan (menak), berbicara dengan bahasa yang sama, tanpa membedakan usia ataupun status sosial.

Hal ini dapat dilihat dalam naskah Tjarita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16, contohnya:

"Carèk Batara Ngiang Guru: Na naha beja siya Sang Apatih?"
"Pun kami dititah ku Rahiyang Sanjaya menta piparèntaheun..."
(Kata Batara Ngiang Guru: Membawa berita apa, wahai Sang Patih?)
(Saya diutus oleh Rahiyang Sanjaya untuk meminta perintah...)

Dalam dialog tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada perbedaan gaya bahasa antara raja dan patih. Semua menggunakan bahasa yang sama.

Namun, sejak abad ke-17, setelah pengaruh Mataram masuk lebih dalam, sistem undak-usuk basa mulai dikenal di kalangan masyarakat Sunda, khususnya dikembangkan oleh kaum ningrat atau menak. Apalagi saat Belanda mulai berkuasa, stratifikasi bahasa ini semakin ditekankan, karena penjajah merasa lebih dihormati dengan penggunaan bahasa yang menunjukkan tingkatan sosial.

Kontroversi dan Reformulasi Bahasa

Seiring waktu, muncul berbagai polemik mengenai keberadaan undak-usuk basa. Sebagian kalangan menganggapnya sudah tidak relevan lagi dengan semangat kesetaraan zaman modern. Namun, kelompok lain menyatakan bahwa jika stratifikasi bahasa dihapuskan, perlu ada sistem pengganti yang tetap menjaga etika komunikasi dalam budaya Sunda.

Puncaknya terjadi pada Kongres Bahasa Sunda yang digelar di Cipayung, Bogor, tanggal 19–22 Januari 1988. Dalam kongres tersebut, salah satu keputusan penting adalah mengganti istilah undak-usuk basa menjadi "Tata Krama Basa". Sistem ini membagi bahasa Sunda menjadi:

• Bahasa hormat (lemes)
• Bahasa loma (sedang dan kasar)

Perubahan ini bertujuan untuk tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dalam berbahasa, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan tidak menekankan perbedaan status sosial secara kaku.